Tahukah Anda bahwa gaji Bupati di Indonesia tidak terlalu besar? Namun jabatan ini dan berbagai posisi pemerintahan lainnya memang akan mendapatkan tunjangan. Selain itu mereka juga bisa memanfaatkan fasilitas selama menjalankan tugasnya sebagai pemimpin daerah.
Gaji Bupati dan Wakilnya di Indonesia
Menjadi Bupati sama dengan memiliki tanggung jawab yang besar. Mereka harus mampu mengatur kota atau daerahnya menjadi lebih baik dari tahun ke tahun. Pengaturan kota ini tidak hanya dalam hal tata kota melainkan juga secara aturan, regulasi, dan hal penting lainnya.
Baca juga : Gaji TKI Brunei Darussalam
1. Gaji Bupati
Seorang Bupati memang tugas utama untuk mengatur kota atau kabupaten. Melalui tugas ini maka ia akan mendapatkan gaji sekitar 2.1 juta per bulan. Namun nominal itu belum terhitung dengan berbagai tunjangan atau fasilitas. Tentunya nominal dan kebijakan ini sudah tercantum dalam aturan resmi negara.
Tunjangan atau biaya fasilitas seorang Bupati sendiri tentu lebih besar daripada gaji pokoknya. Misalnya ada tunjangan komunikasi, transportasi, hingga keamanan guna mendukung pekerjaan mereka. Melalui tunjangan ini diharapkan Bupati bisa melaksanakan tugas kerjanya dengan baik.
2. Gaji Wakil Bupati
Wakil Bupati akan membantu Bupati dalam menata kota atau kabupaten. Ia juga berperan dalam menciptakan rencana anggaran, regulasi, dan kebijakan lain yang mendukung kemajuan kabupaten kota. Untuk gajinya sendiri tentu lebih rendah daripada posisi Bupati yaitu sekitar 1.8 juta per bulan.
Walaupun demikian, wakil Bupati juga akan mendapatkan tunjangan fasilitas. Misalnya seperti tunjangan transportasi, keamanan, komunikasi, dan bahkan juga bisa mendapatkan asisten pribadi. Fasilitas-fasilitas ini akan membantu Bupati dan Wakilnya dalam menjalankan tugas mereka selama masa pengabdian.
Fasilitas Untuk Gaji Bupati dan Wakilnya di Indonesia
Sebelumnya penulis sudah menyampaikan tentang Bupati dan Wakilnya yang akan mendapatkan fasilitas. Adapun contoh fasilitas itu ialah seperti rumah jabatan, mobil dinas, biaya kesehatan, dan masih banyak lagi yang lainnya. Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai berbagai fasilitas untuk Bupati dan Wakil.
1. Rumah Dinas
Bupati dan Wakil Bupati akan mendapatkan fasilitas berupa rumah dinas demi kepentingan kerja mereka. Keberadaan rumah dinas ini juga sebagai bentuk penghargaan atau hadiah atas jasa mereka selama mengabdi. Tentunya rumah dinas akan kembali ke tangan pemerintah ketika selesai masa jabatan.
Pemberian rumah dinas ini tentu sudah lengkap dengan biaya perawatan atau pemeliharaan. Melalui hal itu maka orang yang tinggal di dalamnya tidak perlu khawatir dengan biaya listrik, air, dan lain sebagainya. Bahkan beberapa sumber mengatakan bahwa rumah ini juga lengkap dengan fasilitas ART.
2. Mobil Dinas
Fasilitas berikutnya yang akan Bupati dan Wakil nya terima adalah mobil dinas. Tunjangan fasilitas di bagian transportasi ini tentu akan membantu mobilitas mereka. Mobil dinas itu sendiri biasanya digunakan untuk mengunjungi berbagai pihak yang berkepentingan.
Selain itu mobil dinas juga bisa mereka gunakan untuk turun ke daerah dalam rangka mengecek kondisi lapangan. Fasilitas mobil dinas inipun lengkap bersamaan dengan supirnya sehingga Bupati dan Wakil tidak perlu mengendarainya sendiri. Di sisi lain, penggunaan mobil dinas juga memiliki peraturan tertentu.
3. Biaya Kesehatan
Seorang Bupati dan Wakil harus senantiasa sehat secara fisik dan mental. Pasalnya kondisi kesehatan pemimpin akan berpengaruh pada kondisi kota atau kabupatennya juga. Maka dari itu seorang Bupati dan Wakil akan mendapatkan fasilitas kesehatan yang prima.
Fasilitas kesehatan ini meliputi pemeliharaan kesehatan, pengobatan, dan berbagai hal yang berhubungan dengan bidang kesehatan. Misalnya seperti langganan gym, personal trainer, dan baiya suplemen kesehatan. Bahkan fasilitas ini juga bisa mencakup makanan-makanan sehat untuk tubuh.
4. Biaya Perjalanan Dinas
Bupati dan Wakilnya sudah pasti membutuhkan perjalanan dinas, baik itu jarak dekat atau jauh. Perjalanan dinas itu sendiri membutuhkan biaya akomodasi, terlebih lagi jika pergi bersama tim. Melalui hal itu maka wajar saja bisa posisi Bupati dan Wakil ini akan mendapatkan fasilitas tersebut.
Adapun hal-hal yang mencakup perjalanan dinas adalah seperti biaya penginapan, biaya konsumsi selama perjalanan, bensin, dan lain sebagainya. Melalui fasilitas ini maka diharapkan perjalanan dinas itu bisa memberikan hasil yang positif untuk kemajuan kota atau kabupaten.
5. Penunjang Operasional
Selain perjalanan dinas, Bupati dan Wakilnya tentu akan melakukan berbagai kegiatan daerah. Misalnya seperti penanggulangan sosial, pengamanan, dan kegiatan khusus guna mendukung pelaksanaan tugas. Semua acara atau kegiatan itu akan mendapatkan fasilitas penunjang operasional.
Tentunya pemberian biaya operasional ini memiliki peraturannya sendiri sehingga tidak dalam bentuk nominal yang pasti. Penentuan besar kecilnya biaya ialah berdasarkan dari pendapatan daerahnya. Semakin tinggi pendapatan kota atau kabupaten maka semakin besar pula biaya yang akan mereka dapatkan.
Ketentuan Biaya Operasional untuk Gaji Bupati dan Wakilnya
Biaya operasional hadir untuk menunjang pekerjaan Bupati dan Wakilnya dalam membangun serta memajukan kabupaten. Dalam proses pemberiannya, biaya operasional ini memiliki klasifikasi berdasarkan pendapatan Asli Daerah atau PDA.
Misalnya pada PAD 5 Miliar maka akan mendapatkan tunjangan sebesar 125 juta atau paling tinggi 3% dari PAD. Kemudian jika PAD sekitar 5 – 10 miliar maka besaran tunjangannya sekitar 150 juta atau paling besar 2% dari PAD. Tunjangan ini bisa lebih besar lagi ketika PAD sekitar 20 miliar.
Kota dengan PAD 20 miliar hingga 50 miliar bisa memberikan tunjangan operasional mulai dari 300 juta hingga 0.8% dari PAD. Beda lagi dengan kita yang PAD nya adalah 50 – 150 miliar, maka tunjangan operasional bisa sebesar 400 juta hingga 0.4% dari PAD.
Tugas dan Wewenang dalam Gaji Bupati dan Wakilnya
Setelah mengetahui gaji Bupati dan wakilnya di Indonesia, kini harus memahami berbagai tugas kerjanya. Secara garis besar, Bupati memang bertanggung jawab dalam menata dan mengatur kota sehingga bisa berkembang lebih baik. Berikut adalah beberapa tugas pemimpin kota secara lebih rinci.
1. Menyelenggarakan Pemerintahan Berdasarkan Kebijakan
Tugas pertama sudah pasti Bupati dan Wakilnya harus menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan kebijakan yang sudah berlaku. Adapun maksud dari menyelenggarakan pemerintahan ialah seperti menciptakan regulasi atau kebijakan atau bisa mengubah atau menambahkan regulasi yang sudah ada.
Namun selama masa jabatan, ada beberapa larangan yang Bupati dan wakilnya harus patuhi. Misalnya seperti tidak boleh membuat kebijakan baru yang menentang kebijakan lama. Artinya ketika seorang pemimpin baru ingin membuat kebijakan maka harus melakukan riset mendalam terhadap kebijakan lama.
2. Mengajukan Rancangan Perda
Perda atau Peraturan Daerah merupakan wewenang dari Bupati dan Wakil. Jadi mereka harus mengajukan rancangan Perda mengenai RPJPD atau rencana pembangunan jangka panjang daerah. Secara singkat, ini merupakan program kerja yang akan bupati dan wakil lakukan selama menjabat.
Program kerja itu harus tersusun dalam jangka waktu 5 tahun ke depan. Tentunya lengkap dengan berbagai cara dan jadwal pelaksanaan. Kemudian menyerahkannya ke DPRD setempat dan bisa langsung melakukannya ketika sudah mendapatkan persetujuan serta anggaran.
3. Mewakili Daerahnya Di Dalam dan Di Luar Pengadilan
Seorang bupati dan wakilnya wajib mewakili daerahnya dalam hal apapun, baik itu di dalam dan di luar pengadilan. Selain itu mereka juga sudah pasti akan mewakili daerah dalam berbagai kesempatan. Misalnya seperti pertemuan dengan pemimpin daerah lainnya atau dalam rapat penting.
Maksud dari mewakili ini juga tentunya harus berpihak baik pada daerahnya. Artinya Bupati dan Wakil wajib membela serta mengutamakan posisi daerah mereka guna kepentingan bersama. Melalui hal itu maka pada akhirnya daerah akan mendapat berbagai keuntungan yang kelak menghasilkan perkembangan baik.
4. Mengambil Tindakan dalam Keadaan Mendesak
Setiap daerah pasti pernah mengalami urgensi atau berbagai kepentingan mendadak. Dalam hal ini, Bupati harus menentukan mandat, perintah, aau keputusan terbaik untuk melindungi daerah otonomi mereka. Misalnya seperti salah satu warganya yang mengalami kasus dan mencemarkan nama baik daerah.
Ketika berhadapan dengan masalah ini maka Bupati harus mengeluarkan pendapat atau bahkan tindakan yang tegas. Melalui tindakan Bupati maka keadaan di daerah kota atau kabupaten bisa kembali tenang dan teratasi. Tentunya hal itu harus mereka lakukan setiap saat walaupun kasus tidak tersorot media.
Larangan untuk Gaji Bupati
Sebelumnya penulis telah menyampaikan sedikit bahwa Bupati juga memiliki beberapa larangan. Misalnya seperti tidak boleh melakukan mutasi, membatalkan perizinan, dan membuat kebijakan yang bertentangan. Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai larangan-larangan Bupati selama menjabat.
1. Melakukan Mutasi Pegawai dan Membatalkan Perjanjian
Bupati tidak boleh melakukan mutasi pegawai, terlebih lagi atas dasar kenal atau hubungan saudara. Hal ini bertentangan dengan misi pemerintah dalam menghapuskan nepotisme di Indonesia. Selain itu juga berpotensi menimbulkan konflik kerja di dalam jajaran pemerintah itu sendiri.
Selain mutasi, Bupati juga tidak boleh membatalkan perjanjian atau perizinan yang sudah dibuat oleh pejabat sebelumnya. Maka dari itu Bupati harus berhati-hati dalam membuat perjanjian, apakah akan bermanfaat di masa depan atau justru merugikan. Jangan sampai menyulitkan kota atau kabupatennya sendiri.
2. Membuat Kebijakan tentang Pemekaran Daerah
Pemekaran daerah adalah pemecahan daerah provinsi atau kabupaten menjadi lebih dari satu daerah. Secara sederhana, pemekaran daerah ini merupakan tindakan memecah belah daerah. Hal ini sudah pasti tidak boleh di lakukan oleh pejabat manapun karena bisa menimbulkan konflik panas.
Selain itu Bupati juga tidak boleh membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan sebelumnya. Jadi ketika Bupati baru ingin membuat kebijakan atau regulasi baru maka bisa mempertimbangakn kebjikana sebelumnya. Jadi akan hadir kebijakan baru yang saling berhubungan atau menyambung.
Syarat Menjadi Bupati di Indonesia
Melihat adanya gaji yang besar dan berbagai tugas kerja, beberapa masyarakat jadi menginginkan posisi ini. Terlebih lagi keinginan mereka untuk melihat daerah tempat tinggalnya jadi lebih maju. Sebelum mendaftar sebagai calon Bupati, perhatikan beberapa syaratnya berikut.
1. Bertakwa Kepada Tuhan YME dan Setia Pada Pancasila
Seorang Bupati dan wakilnya sudah pasti harus bertakwa kepada Tuhan YME. Syarat ini akan berpengaruh pada karakter dirinya sendiri. Pasti Anda juga enydarai bahwa orang yang bertakwa dan atuh pada Tuhannya akan menjadi orang yang baik dan sangat menghargai orang lain.
Selain itu, ia juga harus setia pada seluruh aspek dalam Pancasila. Pancasila itu sendiri juga bisa menjadi tolak ukur apakah calon Bupati ini berkualitas atau tidak. Orang yang patuh pada ideologi negara maka akan membawa kebaikan untuk lingkungan sekitarnya, termasuk kabupaten atau kota.
2. Pendidikan Paling Rendah S1
Dalam hal pendidikan, seorang Bupati minimal harus memiliki gelar Sarjana. Ini berlaku di seluruh jurusan pendidikan tanpa terkecuali. Aspek pendidikan ini juga bisa menentukan kualitas seseorang. Ilu yang mereka miliki semasa di perkuliahan akan sangat bermanfaat untuk menjabat.
Terlebih lagi ketika sering mengikuti berbagai kepanitiaan atau organisasi. Melalui pengalaman itulah calon Bupati berpeluang dalam memajukan daerahnya. Pasalnya mereka juga mengetahui bagaimana kondisi daerah serta rencana solusi untuk menanggulangi kendala yang ada.
3. Berusia Minimal 25 Tahun
Mengajukan diri sebagai pemimpin daerah juga perlu memperhatikan usia. Pemerintah menetapkan bahwa usia minimal seorang Bupati adalah 25 tahun. Penentuan syarat ini berdasarkan kondisi psikologis seseorang yang mana pada usia 25 tahun di anggap sudah matang, dewasa, dan siap.
Melalui kondisi mental yang sudah dewasa dan siap maka ia akan mudah mengambil keputusan. Selain itu berbagai kebijakan, program kerja, dan regulasi yang mereka buat juga tidak akan merugikan daerah. Pada akhirnya masyarakat akan menjadi lebih senang serta bahagia di kota kelahirannya.
4. Sehat dan Mampu Secara Jasmani serta Rohani
Perhatikan juga aspek kesehatan ketika ingin mendaftar sebagai Bupati. Seorang Bupati atau calon tidak boleh memiliki riwayat penyakit yang bahkan masih aktif hingga saat ini. Sebelumnya penulis juga telah menyampaikan bahwa Bupati dan wakil harus senantiasa dalam keadaan sehat.
Kesehatan ini sendiri juga tidak hanya berlaku secara fisik melainkan juga rohani. Secara tidak langsung hal ini juga berhubungan dengan poin nomor 1 yaitu bertakwa pada Tuhan YME. Kondisi kesehatan rohani yang terganggu akan berdampak pada banyak aspek lainnya, seperti pengambilan keputusan.
5. Bebas dari Penyalahgunaan Narkoba
Pemimpin harus memberikan contoh yang baik pada masyarakat dan bawahannya. Berdasarkan hal itu maka sudah pasti Bupati dan wakil harus bebas dari penyalahgunaan narkoba. Hal ini berlaku untuk selamanya, baik itu di masa lalu atau kemungkinan di masa depan.
Seseorang yang sudah pernah terlibat penyalahgunaan narkoba maka akan berpotensi kembali melakukannya. Bahkan meskipun ia sudah menjalani rehabilitasi atau dinyatakan sehat. Guna menghindari hal itu maka calon Bupati harus bersih 100% dari narkoba.
6. Tidak Pernah Terjerat Pidana
Terjerat pidana sama saja artinya dengan pernah terlibat masalah yang besar. Selain itu juga mengartikan bahwa calon Bupati memiliki kemampuan bertindak atau pengambilan keputusan yang buruk dalam hidupnya. Hal itu bisa membahayakan kota atau daerah yang ia pimpin.
Syarat ini bisa Anda buktikan melalui surat SKCK dari kepolisian. Catatan SKCK harus bersih, tidak boleh ada riwayat kasus apapun, bahkan yang ringan sekalipun. Melalui surat itu maka masyarakat atau jajaran pemerintah bisa mempertimbangkan peran Anda sebagai calon Bupati yang akan memimpin.
7. Melaporkan Kekayaan Pribadi dan Tidak Memiliki Tanggungan Hutang
Sebagaimana pejabat pada umumnya, calon Bupati harus melaporkan daftar kekayaan mereka. Hal ini untuk menunjukkan bahwa ia mendapatkan hartanya secara sah atau bukan dari transaksi mencurigakan.
Selain itu juga tidak boleh memiliki tanggungan hutang dalam bentuk apapun dan nominal berapapun. Syarat ini bertujuan untuk menghindari kerugian negara yang disebabkan oleh hutang pribadi Bupati.
Demikian tentang gaji bupati, tugas kerja, dan syaratnya yang bisa Anda ketahui. Semoga informasi ini dapat memberikan manfaat dan pengetahuan baru untuk banyak orang. Terutama untuk mereka yang penasaran atau bahkan berniat ingin mencalonkan diri untuk memimpin kabupaten.